Pemungutan Suara, AU 1, AM, 2, MA 3
Kemungkinan 2 Putaran
Minggu, 23 Mei 2010 – 11:37 WIB

Pemungutan Suara, AU 1, AM, 2, MA 3
BANDUNG - Minggu (23/5) siang ini, proses pemungutan suara pemilihan ketum Partai Demokrat masih berlangsung di Hotel Manson Pine, Parahyangan. Kandidat ketum Anas Urbaningrum (AU) mendapat nomor urut 1, Andi Mallarangeng (AM) nomor urut 2, dan Marzuki Alie tidak. Sehari sebelumnya, dalam voting penentuan jadwal pemilihan ketum, opsi B yang mimilih pemilihan ketum lebih awal sebelum penyusunan AD/ART, meraih suara 375. Opsi ini disuarakan kubu Anas dan Marzuki. Sedang opsi A yang disuarakan kubu AM, hanya mendapat 130 suara. Kubu AM ini minta pemilihan ketum dilakukan setelah pembahasan AD/ART.
Masing-masing ketua DPD dan DPC bergantian maju ke depan untuk memberikan suaranya. Edy Baskoro Yudhoyono alias Ibas bertugas menyerahkan kertas suara kepada pemilik suara. Disepakati, yang punya hak suara adalah DPP, DPD, dan DPC, yang totalnya 531 suara.
Baca Juga:
Pemungutan suara dimulai pukul 11.00 Wib. Ketentuan pemilihan, jika ada satu kandidat yang memperoleh suara 50 persen suara plus satu, maka dia akan langsung ditetapkan sebagai ketum Demokrat terpilih. Sementara, jika tak ada yang memperoleh suara mayoritas mutlak, maka dilakukan pemilihan putaran kedua, yang diikuti dua calon.
Baca Juga:
BANDUNG - Minggu (23/5) siang ini, proses pemungutan suara pemilihan ketum Partai Demokrat masih berlangsung di Hotel Manson Pine, Parahyangan.
BERITA TERKAIT
- Pilkada Kabupaten Serang Diulang, Ratu Zakiyah-Najib Batal Menang
- Aklamasi, AHY Jadi Ketum Demokrat Lagi, SBY Ketua Majelis Tinggi
- Megawati Keluarkan Surat Tugas Baru, Basarah dan Ronny Talapessy Jadi Jubir
- Tanggapi Aksi #IndonesiaGelap, PSI: Menurut Data, Indonesia Sangat Cerah
- Instruksi Megawati Belum Berubah: Kader PDIP Dilarang Ikut Retret!
- Kritik Pelaksanaan Retret, Akademisi: Kepala Daerah Jadi Perpanjangan Tangan Presiden