Penambahan CPNS Dibatasi Jatah Belanja Pegawai

JAKARTA -- Dana APBN yang digelontorkan ke daerah pada 2011 mencapai Rp393,98 triliun. Dari dana transfer itu sebesar Rp225,532 triliun atau mencapai 57 persennya, merupakan Dana Alokasi Umum (DAU). Nah, dana sebesar itulah yang habis untuk belanja pegawai di daerah.

"Kita menduga, dana DAU itu habis untuk alokasi belanja pegawai," ujar Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Monoek di kantornya, Jumat (8/7).  Dengan demikian, belanja pegawai paling besar menyerap dana transfer pusat ke daerah.

Sisanya, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp83,58 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp25,233 triliun, dana otsus Rp10,241 triliun, dan dana penyesuaian Rp48,235 triliun.

Doni, panggilan Reydonnyzar, menjelaskan, penambahan jumlah CPNS sudah pasti akan semakin membengkakkan dana belanja pegawai dan pada akhirnya akan membebani APBD. Pasalnya, dengan penambahan pegawai, sudah tentu pemda harus membayar tunjangan struktural dan tunjangan fungsional yang melekat karena kedudukan PNS itu. "Dan itu harus dibayar dengan APBD," terang Doni, yang juga pakar pengelolaan keuangan daerah itu.