Penambahan Masa Jabatan Presiden, HNW: Case Closed, hanya Ramai di Publik
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan partai politik di parlemen, dan lembaga eksekutif sepakat menolak wacana penambahan masa jabatan presiden RI menjadi tiga periode.
Sosok yang akrab disapa HNW itu mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi seperti yang disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, juga tidak menginginkan agenda tersebut.
"Kalau menurut saya, case closed. Menurut Bang Fadjroel, case closed," kata HNW dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (11/9).
Wakil ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya ramai di publik saja.
Terutama, kata dia, publik yang curiga perpanjangan masa jabatan presiden itu akan dimasukkan di dalam saat amendemen terbatas UUD NRI 1945 menambah kewenangan MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
"Itu, kan, bukan dari MPR, itu dari publik," ungkapnya.
Hidayat pun menuturkan bahwa beberapa parpol di parlemen sudah memiliki jagoan yang berpotensi didukung pada Pilpres 2024.
Hal itu membuat langkah mewujudkan penambahan masa jabatan presiden sulit terjadi.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut partai politik di parlemen dan lembaga eksekutif sudah sepakat menolak wacana periode jabatan presiden menjadi tiga periode.
- Mardiono Ajak Kader PPP Kerja Maksimal Menangkan Pilkada di NTB
- Jaksa Agung Diharapkan Tak Berafiliasi dengan Partai Politik
- Benny Laos Meninggal, 8 Parpol Segera Mencari Kandidat Cagub Malut Pengganti
- Forum Politisi Muda Indonesia Dorong Inklusifitas Pemuda dalam Partai Politik
- Sebanyak Ini Kekayaan Cagub DKI Dharma Pongrekun yang Tak Didukung Parpol, Wow
- Herbud Mundur dari Jabatan Juru Bicara dan Anggota Partai Perindo