Penanganan Anak Jalanan Rawan Politisasi
Sabtu, 08 Desember 2012 – 06:00 WIB
“Itulah sebenarnya mengapa kemudian muncul dugaan adanya kesepakatan. Padahal seharusnya Depsos tahu, bahwa kerja anjal, pengamen dan pengemis, dan juga “Pak Ogah” ada yang memobilisasi. Depsos harusnya mampu melihat pola yang terjadi sehingga dapat membuat hambatan laju,” urai Rahmat.
Sayangnya, lanjut Rahmat, yang terbaca oleh masyarakat adalah kinerja Depsos yang seolah-olah fokus pada penertiban hanya pada masa tertentu saja. Hal itu akhirnya memunculkan persepsi ada gerakan kerja sama oknum yang sengaja melakukan mobilisasi dan eksploitasi anak-anak.
“Sebab lewat itu ada celah untuk mendapatkan anggaran. Itu pun kemudian ada musim tertentunya, yang kadang terjadi pada saat pembahasan anggaran atau menjelang akhir tahun. Bila kita mau menghubungkan pola anjal dan penertibannya, yang terjadi bisa menghadirkan dugaan permainan oknum di Depsos, bekerja sama dengan mobilisator anak-anak,” ungkap Rahmat.
Dia menambahkan, persoalan anjal, pengamen, dan “Pak Ogah” adalah fenomena dilematis kehidupan perkotaan. Ini dipicu tindakan masyarakat yang tidak mengindahkan regulasi.
MAKASSAR – Penanganan anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng) di kota ini panas-panas tahi ayam. Hanya bergairah jika menjelang
BERITA TERKAIT
- Gadis Asal Tasikmalaya yang Hilang Ditemukan di Brebes, Begini Ceritanya
- Bea Cukai Malang Menggagalkan Pengiriman 414.920 Batang Rokok Ilegal
- Puskesmas Jomin Terima Ambulans Modern dari Peruri
- Edarkan Narkoba di Muara Enim, Pria Ini Akhirnya Ditangkap
- Farhan Upayakan Penerbangan Komersil Bandara Husein Sastranegara Aktif Lagi
- Pak Ihsan Menyinggung Honorer jadi PPPK Paruh Waktu, Minta Tambahan Anggaran