Penanganan Bencana dan Pemadaman Kebakaran Urusan Wajib Pemerintah

jpnn.com - JAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan bencana kebakaran merupakan salah satu urusan wajib pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah.

Dengan alasan itu, Tjahjo untuk kesekian kalinya menyampaikan rencana membangun sekolah khusus pemadam kebakaran.

“(Penanangan, red) bencana dan kebakaran telah menjadi urusan wajib terkait pelayanan dasar Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelengaraan urusan dimaksud sesuai dengan skala pasal 12 ayat (1) UU 23/2014,” ujar Tjahjo Kumolo, Senin (7/3).

Dijelaskan, sesuai ketentuan pasal 5 UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,  pemerintah pusat dan daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tjahjo juga menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengeluarkan surat edaran yang menjadi pedoman bagi seluruh pemda.

“Kemendagri selaku Pembina umum akan memberikan pedoman pengaturan kewenangan, kelembagaan, pelatihan, supervise serta monitor dan evaluasi, namun untuk  dekonsentrasinya oleh Gubernur,” terang Tjahjo.

Tjahjo sendiri mendorong seluruh kepala daerah untuk memberikan perhatian kepada para personel satuan pemadam kebakaran. Selain harus memberikan pelatihan-pelatihan, para kepala daerah juga diminta untuk meningkatkan kesejahteraan satuan bersemboyan “Pantang Pulang sebelum Padam” itu.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo saat menjadi inspektur upacara HUT Pemadam Kebakaran ke -97 di Lapangan Simpang Lima, Semarang, 1 Maret 2016. (brtpat/adv)