Penanganan Flu Babi Dinilai Tak Komprehensif

JAKARTA - Panitia Ad Hoc III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai penanggulangan pandemi virus penyakit A H1N1 atau flu babi yang dilakukan pemerintah, tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan penanggulangan wabah yang luar biasa. Demikian diungkapkan juru bicara Panitia Ad Hoc III, Soemardi Thaher, dalam sidang paripurna dengan agenda pelaporan hasil kerja alat perangkat DPD di Gedung Nusantara V, Jumat (14/8) siang.

Dalam laporannya, pihaknya mempertanyakan jumlah bantuan pihak asing kepada pemerintah yang digunakan untuk pembelian obat flu babi. Sebab, seperti dikatakan Thaher, dari 10 juta tablet yang direncanakan, hanya 5 juta tablet saja yang ada. "Pemerintah melalui Departemen Kesehatan (Depkes) harus menjelaskan secara transparan atas kejanggalan ini," katanya.

Pihaknya juga meminta pencegahan penyebaran flu babi yang sudah menjangkiti 23 provinsi di Indonesia, dengan menjaga ketat tiap pintu masuk dan melakukan pengawasan kesehatan. Dari data yang didapatnya, sampai saat ini sudah ada 812 warga Indonesia yang menderita flu babi. Mereka terdiri dari 456 laki-laki dan 356 perempuan, di mana 3 (tiga) di antaranya telah meninggal.

"Kami minta pemerintah lebih serius dan tanggap dalam menanggulangi flu babi," tandas anggota DPD dari daerah pemilihan Riau ini. Pihaknya pun sedikit menyesalkan sikap pemerintah, yang ketika 5 Agustus lalu tidak hadir dalam undangan rapat kerja terkait penanggulangan flu babi tersebut. (mas/JPNN)