Penanganan Penyelundupan Miras Tak Tuntas, DPR Bakal Bongkar Kasus Lewat Pansus

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani melontarkan pendapat tentang pentingnya pembentukan panitia khusus (pansus) dwelling time untuk mengurai berbagai hal tentang persoalan di pelabuhan. Menurutnya, pansus itu bukan hanya untuk mengungkap masalah lamanya waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan, tetapi juga menelusuri masalah kasus-kasus penyelundupan.

Arsul menyatakan, upaya DPR untuk mengurai masalah dwelling time tidak bisa hanya dilakukan satu komisi saja. Sebab, persoalan dwelling tim bukan hanya masalah perdagangan di bawah Komisi VI ataupun perhubungan yang menjadi bisang kerja Komisi V. Tapi ada juga aspek hukum yang menjadi urusan Komisi III DPR.

“Saya setuju kasus dwelling time harus melibatkan banyak lintas komisi, bukan hanya di komisi yang berkaitan dengan perhubungan ataupun perdagangan. Lewat pansus ini akan menjadi pintu masuk penuntasan kasus hukum yang terjadi dalam dwelling time,” ujar Arsul saat dihubungi di Jakarta, Selasa (11/8).

Terkait masalah pelabuhan, politikus PPP itu lantas menyoroti masalah penyelundupan. Salah satunya adalah kasus penyelundupan minuman keras golongan C dalam 37 truk kontainer dari Pekanbaru, Riau untuk dibawa masuk ke Pulau Jawa pada Oktober tahun lalu.

Kasus yang terungkap dari razia terpisah Bea Cukai di Palembang, Lampung dan Merak itu hingga kini tak jelas penangannya. Padahal, tangkapan miras bermerek Jack Daniel’s itu disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Bea Cukai.

“Makanya itu,  pansus itu nantinya bisa menjadi pintu masuk penuntasan kasus-kasus yang merugikan masyarakat. Bayangkan, itu bukan hanya masalah pendapatan negara saja, masyarakat juga dirugikan,” ujarnya.

Politikus PPP itu menambahkan, pansus bisa memanggil pihak-pihak terkait untuk mengungkap kasus itu. Antara lain Polri, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.

“Saya nanti akan menanyakan kasus per kasus, menunggu laporan dari masyarakat terkait pelanggaran hukum yang terjadi, termasuk soal itu ke kepolisian dan pihak-pihak terkait. Kalau Komisi III saja panggil dirjen bea dan cukai nggak bisa, harus lewat pansus,” ucapnya.