Penanganan Radikalisme Bukan Hanya Soal Aturan Pakai Cadar dan Celana Cingkrang
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Riset SETARA Institute Halili mengatakan penanganan radikalisme bukan hanya soal melarang pemakaian celana cingkrang dan cadar.
Dia menyebut pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu tepat sasaran menangani isu radikalisme tersebut.
Halili mengungkapkan itu di dalam diskusi bertajuk Pemajuan Toleransi di Daerah: Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di Ibis Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11).
"Agenda pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme yang krusial bukanlah soal pemakaian cadar atau celana cingkran," kata Halili, Minggu.
Menurut dia, pemerintah seharusnya mempersempit ruang bagi kelompok-kelompok yang bersifat intoleransi. Tindakan itu, diyakini Halili mampu mengurangi tindakan radikalisme.
"Bagaimana mempersempit ruang bagi berbagai ekspresi intoleransi," ucap dia.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah perlu meningkatkan regulasi dan jaminan atas kesetaraan hak seluruh kelompok masyarakat untuk mengurangi tindakan radikalisme.
Kemudian, pemerintah perlu juga meningkatkan peran aktor lokal dalam memajukan toleransi dan kerukunan.
Wacana tentang pelarangan celana cingkrang dan cadar di institusi negara menguat setelah muncul pernyataan dari Menteri Agama Fachrul Razi.
- BNPT & PNM Kerja Sama Cegah Radikalisme lewat Pemberdayaan Ekonomi
- Kepala BNPT: RAN PE Masih Perlu Dilanjutkan
- LPOI dan LPOK Ingatkan untuk Mewaspadai Metamorfosa Gerakan Radikalisme dan Terorisme
- Wanda Hara Ternyata Tak Cuma Sekali Pakai Hijab Bareng Artis, Nih Buktinya
- Konon Nagita Slavina Bakal Diperiksa Polisi Terkait Cadar Wanda Hara
- Nagita Slavina hingga Syahnaz Terseret Kontroversi Cadar Wanda Hara, Waduh