Penanggulangan Karhutla 2016, Dinilai Cukup Berhasil

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah dinilai cukup berhasil menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang awal Januari hingga 11 Agustus 2016.
Hal itu terlihat dari data, satelit modis mendeteksi jumlah hotspot hanya 10.174 titik. Berbeda jauh dengan titik api di 2015 yang mencapai 129.813 titik.
"Indeks standar pencemaran udara (ISPU) di Sumatera dan Kalimantan juga menunjukkan sedang hingga baik. Begitu pula jarak pandang, semuanya normal. Sehingga tidak ada aktivitas sekolah dan penerbangan yang ditutup akibat gangguan asap," ujar Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Jumat (12/8).
Sutopo kemudian membandingkan ISPU 2015 yang mencapai lebih dari 2.000 psi atau sudah sangat berbahaya. Kemudian luas hutan dan lahan yang terbakar di 2015 juga mencapai 2,61 juta hektar dengan kerugian ekonomi berkisar Rp 221 triliun.
Aktivitas pendidikan dan penerbangan lumpuh selama 2-3 bulan.
"Keberhasilan ini disebabkan beberapa hal. Yakni, upaya pencegahan dan pemadaman yang dilakukan semua pihak lebih baik dibandingkan sebelumnya. Presiden secara terus menerus mengontrol upaya penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah pusat dan pemda," ujar Sutopo.
Diperkirakan puncak potensi karhutla masih berlangsung September hingga Oktober 2016. Untuk itu pencegahan dan pemadaman masih terus ditingkatkan.
"Patroli, sosialisasi dan penegakan hukum terus diintensifkan. BNPB mengerahkan tujuh helikopter water bombing, dua pesawat water bombing dan dua pesawat hujan buatan untuk mendukung satgas udara dalam pengendalian kebakaran hutan," tandas Sutopo. (gir/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah dinilai cukup berhasil menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang awal Januari hingga 11 Agustus 2016. Hal itu terlihat
- Kapan Pendaftaran PPPK 2025 Dibuka? Sebegini Formasi untuk Honorer Database BKN
- Honorer Non-database BKN Masa Kerja Lebih 2 Tahun jadi PPPK Paruh Waktu?
- Kewenangan Berlebihan Jaksa di UU dan RUU Kejaksaan Dinilai Berbahaya
- Purnatugas dari Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana Jadi Anak Buah BG di Kemenkopolkam
- Nasib Honorer Non-Database BKN Belum Jelas, Sudah Ngebet Tambah Non-ASN
- 13 Ribu Penghulu Dilatih AI Talent DNA ESQ, Siap Tekan Angka Perceraian