Penangkapan Duterte Munculkan Kritik Terhadap Rezim Marcos Jr

jpnn.com, JAKARTA - Penangkapan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte oleh International Criminal Court (ICC) membelah publik Filipina.

Satu kelompok mendukung penangkapan itu, sementara kelompok lainnya dalam jumlah yang lebih besar mengecam keras langkah ICC.

Mantan Duta Besar Filipina untuk Arab Saudi yang saat ini tinggal di California, AS, Adnan Alonto berpendapat penangkapan mantan Presiden Duterte berdasarkan kasus yang diajukan oleh ICC mencerminkan bahwa pemerintah ini tidak dapat dipercaya.

“Pemerintah (Filipina) berjanji untuk tidak bekerja sama dengan ICC, karena negara ini memiliki sistem peradilan yang berfungsi. Membiarkan penangkapan ini melanggar dan mengurangi integritas cabang peradilan. Dispensasi ini akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan keluarga Duterte,” ujar Adnan dilansir dari media setempat, Kamis malam, 20 Maret 2025.

Pengacara hak asasi manusia internasional Arnedo Valera menyatakan bahwa penangkapan yang tidak sah terhadap mantan Presiden Rodrigo Roa Duterte. Hal itu bukan sekadar penyalahgunaan kekuasaan yang sembrono.

“Ini adalah salah perhitungan politik yang fatal dan putus asa oleh pemerintahan Marcos Jr atau Bongbong. Tindakan ini akan menghancurkan koalisi penguasa Marcos yang rapuh, memecah belah pasukan militer dan polisi serta memicu gelombang protes massa dan keresahan sosial di seluruh negeri,” kata Valera.

Menurut Valera, hal ini akan mengguncang kepercayaan investor, memicu ketidakstabilan ekonomi, dan membuat oposisi semakin berani sehingga mempercepat jalan menuju perubahan rezim.

Di Indonesia pun reaksi yang sama juga muncul. Kali ini disuarakan oleh akademisi Indonesia yang bersimpati kepada Duterte.