Penangkapan Yusak Yaluwo Bermuatan Politis?

Hal serupa juga diungkap Wakil Ketua Komisi III DPR Fachri Hamzah. "Penangkapan Yusak oleh KPK tak lain karena ada kepentingan politik. Kalau orang tidak punya bekingan, ditangkap. Tapi kalau orang punya bekingan, KPK takut menangkap," ujar politisi PKS tersebut.

Bersamaan dengan itu, Anggota Komisi III Ruhut Sitompul mengatakan tindakan KPK yang langsung menahan Yusak termasuk tindakan tebang pilih. "Tindakan serupa tidak dilakukan terhadap Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin yang juga berstatus tersangka korupsi APBD Kabupaten Langkat. Kasus itu terjadi saat Syamsul menjabat Bupati Langkat. Kita harus memanggil KPK agar tidak tebang pilih," tegasnya.

Lebih jauh Benny Marthen menegaskan, seharusnya sebelum ditangkap, KPK memberikan kesempatan kepada Yusak Yaluwo untuk memberikan klarifikasi seputar kasus korupsi yang dituduhkan kepada beliau. Karena tidak adanya kesempatan klarifikasi, kami menolak penangkapan itu karena tanpa dasar hukum yang kuat.

Menurut Benni, Bupati Yusak adalah bupati yang berhasil dalam membangun daerah Boven Digul dalam suasana keterbatasan dana. Keberhasilan Yusak diantaranya pengadaan listrik kota Tanah Merah, pengadaan kapal pengangkut BBM, pembuka isolasi kawasan perbatasan RI-Papua New Guini. ”Jadi bagaimana mungkin Bupati Yusak melakukan tindakan korupsi. Sebab anggaran bagi Kabupaten Boven Digul sendiri sangat minim. Namun Bupati Yusak mampu berbuat banyak untuk Kabupaten Boven Digul,” terangnya.