Penarikan Dana Tunjangan DPRD Tersendat

Sedangklan kategori ketiga adalah daerah yang telah membayarkan dana TKI dan BPOP, namun belum sepenuhnya mengembalikan ke kas daerah. “Ada 18 provinsi yang termasuk kelompok ini,” ucap Saut.

Adapun 18 provinsi yang DPRD-nya belum mengembalikan dana TKI dan BPOP secara utuh adalah NAD, Sumut, Riau, Kepri, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta. Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, NTB, NTT, serta Maluku.

Sedangkan kategori keempat adalah provinsi yang sudah mencairkan dana TKI dan BPOP untuk pimpinan dan anggota DPRD, namun belum ada satupun yang mengembalikannya. Saut menyebutkan DPRD yang masuk kategori ini antara lain di Provinsi Maluku Utyara, Papua dan Papua Barat.

Ditanya soal batas akhir pengembaliannya, Saut menegaskan bahwa Depdagri tidak memberi deadline. “Karena ada daerah yang melakukan judicial review,” kilahnya.