Penarikan Dana Tunjangan DPRD Tersendat
Mapping Depdagri, Mayoritas Daerah Belum Tuntaskan Pengembalian
Selasa, 06 Oktober 2009 – 21:53 WIB
![Penarikan Dana Tunjangan DPRD Tersendat](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
Penarikan Dana Tunjangan DPRD Tersendat
Apakah ada sanksi bagi DPRD maupun mantan DPRD yang tidak mengembalikan? “Pasti ada sanksi. Tetapi kan menunggu judicial review dulu. Sementara proses itu berjalan, Depdagri juga memetakan,” sambungnya.
Yang pasti, kata Saut, Mendagri sudah mengeluarkan dua surat edaran (SE) yakni Nomor 700/08/SJ tertanggal 5 Januari 2009 dan SE Nomor 555/3032/SJ tertanggal 18 Agustus 2009 tentang Pengembalian TKI dan BPO DPRD.(ara/JPNN)
JAKARTA – Departemen Dalam Negeri mulai merampungkan pemetaan soal dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Nikson Matuan Digiring ke Polda Papua, Brigjen Faizal: Setiap Simpatisan KKB Ditindak Tegas
- Menteri ESDM Bahlil Diminta Luruskan Penonaktifan Dirjen Migas
- Margarito: Dominus Litis di RKUHAP Ciptakan Kewenangan Berlebihan
- Bakul Budaya Rayakan Capgome di Kampus UI
- Belajar dari Jepang, Program MBG Perlu Kolaborasi Semua Pihak
- Advokat Pertanyakan Urgensi Hak Imunitas Jaksa: Lebih Baik Dihilangkan