Penarikan Penyidik KPK Sudah Sesuai Aturan
Mabes Polri Tepis Keterkaitan dengan Kasus Anggodo
Selasa, 11 Mei 2010 – 22:04 WIB

Penarikan Penyidik KPK Sudah Sesuai Aturan
JAKARTA — Mabes Polri tetap kukuh dengan keputusannya untuk menarik empat penyidiknya yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kadiv Humas polri Irjen (pol) Edward Aritonang menyatakan, penarikan itu sudah sesuai prosedur dan telah dikoordinasikan dengan pihak KPK.
"Kita sudah koordinasi dengan KPK," ujar Edward di Mabes Polri, Selasa (11/5). Dijelaskannya, alasan penarikan itu karena empat penyidik yang ditugaskan telah melampaui masa tugasnya. Bahkan Edward menyebutkan, sebelumnya masa tugas itu telah diperpanjang pada periode yang lalu.
Baca Juga:
Karenannya untuk perpanjangan tugas berikutnyam harus melalui proses evaluasi dari pimpinan polri tentang siapa yang bakal ditugaskan. "Karena yang bersangkutan telah melewati masa waktunya, diminta perpanjangan dan perpanjangan sudah diberikan juga. Dan untuk perpanjangan berikutnya, Polri akan melihat dulu dan akan mengevalusasinya apakah akan diperpanjang atau diganti," imbuhnya.
Karenanya Edward membantah jika penarikan empat personilnya ini terkait permasalahan Anggodo atau adanya perseteruan terselubung antar dua lembaga penegak hukum itu.
JAKARTA — Mabes Polri tetap kukuh dengan keputusannya untuk menarik empat penyidiknya yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BERITA TERKAIT
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Anggota dengan Hadirkan Advokat Luar Negeri
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Rano Karno Sebut Pramono Anung Sudah di Magelang, Ikut Retret Kepala Daerah?
- Dosen UIN Raden Fatah Sebut Asas Dominus Litis Bisa Timbulkan Monopoli Hukum
- Raih Dukungan Mayoritas, Fathan Subchi Pimpin PB IKA PMII 2025-2030