JPNN.com 
Penasihat Hukum Novanto Sebut Ada Politik Belah Bambu
jpnn.com, JAKARTA - Maqdir Ismail selaku penasihat hukum Setya Novanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam mengungkap kasus korupsi e-KTP.
Dia menilai ada politik belah bambu dalam kasus yang dihadapi kliennya.
Pasalnya, ada beberapa nama yang hilang dalam surat dakwaan Novanto.
Di antaranya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.
Yasonna dan Ganjar duduk di Komisi II DPR saat proyek e-KTP berjalan.
Sementara itu, Olly merupakan pimpinan Badan Anggaran DPR.
"Dalam proses hukum ini ada politik belah bambu. Ada yang muncul ada yang hilang. Itu terasa sekarang," kata Maqdir dalam diskusi bertajuk Setnov Effect di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).
Maqdir menilai ada beberapa kejanggalan yang diuraikan jaksa penuntut umum (JPU) dibanding tiga terdakwa sebelumnya.
Maqdir Ismail selaku penasihat hukum Setya Novanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam mengungkap kasus korupsi e-KTP.
- Wasekjen Pasbata: Praperadilan Ditolak Bukti Tak Ada Politisasi di Kasus Hasto
- Berkas Ekstradisi Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Segera Rampung
- Paulus Tannos Buronan Korupsi e-KTP Masih Berstatus WNI
- Pengamat Pertanyakan Lonjakan Citra Positif KPK
- Megawati Anggap Ganjar Sudah Benar Bersikap Tolak Kedatangan Israel ke Indonesia
- Ghufron Sebut Vonis Terhadap Budi Said Lebih Baik Dibanding Harvey
.jpeg)
