Penasihat Hukum Sudah Perkirakan Permintaan JPU

jpnn.com - JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa perkara dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan tim penasihat hukumnya.
Menanggapi hal itu, salah satu penasihat hukum Ahok, Sirra Prayuna menyatakan, permintaan JPU agar majelis hakim menolak eksepsi merupakan suatu hal yang biasa.
"Ya biasa kalau menolak, memang kami sudah memperkirakan bahwa JPU akan menolak seluruh eksepsi," kata Sirra usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Gajah Mada, Jakarta, Selasa (20/12).
Sirra menegaskan JPU memang harus melawan seluruh eksepsi yang disampaikan oleh Ahok maupun tim penasihat hukum. Karenanya, bagi dia, permintaan JPU merupakan sesuatu yang wajar.
"JPU harus berargumentasi seperti itu untuk lari menghindari dari apa yang dikemukakan dalam eksepsi tadi," ungkap Sirra.
Proses persidangan Ahok akan berlangsung kembali pada Selasa (27/12). Sidang berikutnya beragendakan putusan sela dari majelis hakim.
Ahok terjerat perkara dugaan penistaan agama imbas perkataannya mengenai Surah Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Mantan Bupati Belitung Timur itu didakwa melanggar Pasal 156 atau 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.(gil/jpnn)
JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pendiri Yayasan AIS Laporkan Para Pengurus ke Polda Metro Jaya, Ini Kasusnya
- Bethsaida Caregivers Awards 2025 Ajang Penghargaan Bagi Dokter dan Perawat
- Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Wakil Ketua Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike
- 2 Kapal Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, 15 Mobil Damkar Dikerahkan
- KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Kredit LPEI, Kerugian Rp11,7 Triliun
- Kejagung Sebut Kerugian Korupsi BBM Rp 193,7 Triliun, MAKI: Perhitungan Masuk Akal