Penataan Tanah Abang Dikebut

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) Mohammad Syaiful Jihad, meminta DPRD tidak menggoreng masalah Tanah Abang. Sebagai mitra Pemprov DKI, dewan hendaknya memberikan masukan positif agar persoalan Tanah Abang dapat segera diselesaikan. Apalagi saat ini pembangunan Tanah Abang terus dikebut.

“Sejauh ini penataan Tanah Abang kami pikir sudah baik. Kalaupun ada persoalan, mungkin hanya pada waktu yang sedikit lamban sehingga beberapa proyek meleset target penyelesaiannya,” ujar Syaiful, Rabu (14/11).

Di sinilah fungsi DPRD diharapkan dapat membantu. “Berilah gubernur atau pemprov masukan yang positif,” katanya.

Pengamat kebijakan publik Emrus Sihombing dari Universitas Pelita Harapan (UPH) mengatakan, saling sindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak boleh dilihat secara parsial. Tentu saja, Kepala Negara yang enggan mengajak tamu negara untuk berkunjung ke Tanah Abang harus didukung beberapa faktor.

Karena, menurut Emrus setiap kepala negara yang melakukan kunjungan ke Indonesia memiliki jadwal yang tersusun padat. Untuk waktu berkunjung ke Tanah Abang tentu disesuaikan. “Tidak berarti Pak Jokowi tidak mau mengajak tamu negara berkunjung ke Pasar Tanah Abang. Mungkin saja karena memang jadwalnya padat sehingga presiden tidak punya cukup waktu,” terang Emrus Sihombing kepada INDOPOS, Rabu (14/11).

Emrus menyatakan, beban yang dipikul Gubernur DKI saat ini sangat berat. Karena, masyarakat memiliki pembanding dengan kepemimpinan gubernur sebelumnya. Masyarakat akan membandingkan kinerja Ahok (Basuki Tjahja Purnama) dengan Anies Baswedan.

“Masyarakat tahu dan melihat kinerja. Anies harus memberikan kesempatan sama kepada PKL di seluruh pasar di DKI,” katanya.

Emrus menuturkan, untuk mengelola kota harus dibutuhkan ketegasan sepanjang untuk kepentingan bersama (Jakarta), bukan untuk kroninya.