Pencabutan Larangan Ekspor Batu Bara Hujan Kritik, PKS: Kebijakan Mencla-mencle

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi PKS Mulyanto mengkritik pencabutan larangan ekspor batu bara mulai hari ini, Rabu (12/1).
Mulyanto menilai pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah tidak mempunyai dasar argumentasi yang kuat.
"Ini kan jadi terkesan kebijakan yang mencla-mencle dan tidak berwibawa," kata Mulyanto saat dikonfirmasi, Rabu.
Menurutnya, seharusnya sebelum membuat kebijakan strategis pemerintah membuat kajian komprehensif, agar larangan ekspor batu bara dapat diterima dengan baik.
"Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan harus akurat jangan sekedar gertak sambal, yang akhirnya mudah di lobby pengusaha," ungkapnya.
Mulyanto menyebut kebijakan yang diambil harusnya berbasis data komprehensif baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penyediaan batu bara.
Pasalnya, berdasarkan fakta di lapangan, selain tidak panuh dalam kewajiban DMO, pengusaha juga tetap nekat mengekspor batu bara.
Di sisi lain manajemen pengadaan batu bara juga kurang baik PLN.
Anggota Fraksi PKS Mulyanto mengkritik pencabutan larangan ekspor batu bara mulai hari ini, Rabu (12/1).
- Catat Penjualan Tertinggi, PLN IP Berhasil Memasok Listrik 83.082 GWh Pada 2024
- PLN IP Bakal Tambah Pasokan Daya Listrik Lebih dari 2.000 MW
- Jaga Pasokan Listrik Selama Ramadan, PLN IP Hadirkan Daya Listrik 19,5 Gigawatt
- PLN Segera Pulihkan Suplai Listrik yang Terganggu Akibat Banjir di Grobogan
- Anis Byarwati Minta Pemerintah Waspada pada Angka Deflasi Tahunan
- Berkat Inovasi & Transparansi Komunikasi, PLN Indonesia Power Raih Penghargaan PRIA 2025