Pencabutan Subsidi Bisa Bikin Pertamina Mati

jpnn.com - JAKARTA - Sorotan publik terhadap harga BBM menjelang pemerintahan yang baru memperoleh berbagai reaksi. Beberapa kalangan menilai masih perlunya subsidi BBM di Indonesia.

Bukan hanya untuk masyarakat, namun juga menjaga kinerja perusahaan migas nasional PT Pertamina.
    
Pengamat ekonomi energi Akhmad Syahroza mengatakan, kebijakan subsidi BBM memang menjadi beban pemerintah saat ini. Alokasi yang untuk BBM transportasi dianggarakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sudah hampir mencapai Rp 300 triliun.

Namun, kebijakan tersebut diakui tak bisa dihapus begitu saja. Pasalnya, hal tersebut bakal membuat pasar bebas di sektor hilir BBM Indonesia.
    
"Ya tidak bisa dong. Kalau ternyata harga BBM yang dijual Pertamina sama dengan perusahaan lainnya, bisa mati BUMN Indonesia. Bayangkan saja, kalau harga BBM Pertamina dan Shell sama, kira-kira masyarakat bakal beli yang mana. Kemungkinan besar pasti masuk ke Shell," jelasnya kepada Jawa Pos kemarin (17/9).
    
Dia menilai, Pertamina masih belum siap untuk bersaing secara bebas di Indonesia. Baik dari sisi pelayanan maupun modal. Terlebih lagi, sebagian besar masyarakat Indonesia masih ada brand minded yang lebih memfavoritkan merek luar negeri.

"Kan mereka (perusahaan asing) jaringannya lebih kuat. Bisa saja membeli minyak mentah yang lebih murah. Dengan begitu, harganya mengalahkan Pertamina (kalau subsidi dihapus, Red)," ungkapnya.
    
Karena itu, dia mengharapkan pemerintah baru tetap meneruskan kebijakan subsidi BBM dengan mempertimbangkan kinerja Pertamina. Meskipun, dia tetap mendorong pengurangan subsidi BBM untuk lebih memperluas ruang gerak fiskal.

"Jaraknya bisa Rp 500 - 1.000 per liter lah. Tapi jangan dihapus. Kalau dihapus berarti pro asing," ungkapnya.
    
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng mengaku kenaikan harga memang harus dilakukan pemerintah baru.

Pasalnya, pemerintah perlu membuat masyarakat lebih berhemat konsumsi masyarakat. Hal tersebut sebagai dampak penetapan kuota oleh badan anggaran (banggar) DPR yang sama seperti tahun ini yakni 46 juta kl.
    
"Kami takut masalah penyalahgunaan manakala disparitas terlalu tinggi. Sebenarnya, kalau tidak ada penyelewengan, mungkin saja kuota BBM ditekan sampai 46 juta. Tapi selama selisihnya masih tinggi resikonya pasti ada," sebutnya.
    
Terkait kenaikan yang ideal, dia menilai kenaikan harga BBM subsidi yang tepat adalah Rp 3 ribu per liter. Sehingga, harga BBM bersubsidi jenis premium bakal mencapai Rp 9.500 per liter dan solar bakal menjadi 8.500 per liter. "Kalau naik Rp 3 ribu per liter masuk akal," tuturnya. (bil)