Pencairan Anggaran Bebas Pungutan

JAKARTA - Kementerian Keuangan terus berupaya mendorong kinerja penyerapan anggaran. Salah satu strategi yang ditempuh adalah memperbaiki layanan pencairan anggaran. Dirjen Perbendaharaan Negara Herry Purnomo mengatakan, dalam program perbaikan layanan Ditjen Perbendaharaan Negara terus berupaya memperbaiki kualitas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang menjadi ujung tombak pencairan anggaran.

"Kita ingin jamin tanpa pungutan," ujarnya saat acara evaluasi tahunan kinerja Ditjen Anggaran di Jakarta kemarin (9/11). Jaminan tanpa pungutan tersebut disampaikan Herry di depan kepala Kantor Wilayah dan kepala KPPN seluruh Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Ditjen Perbendaharaan memang terus menyerukan layanan tanpa pungutan saat satuan kerja (satker) mengurus pencairan anggaran di KPPN.

Sebab, di masa lalu banyak kejadian jika satker ingin mempercepat pencairan anggaran, maka harus memberikan "amplop" kepada petugas KPPN. Praktik pungutan liar atau suap seperti itulah yang ingin diberantas Ditjen Anggaran. "Kita akan terus konsolidasi agar bisa memfasilitasi penyaluran dana dengan lebih baik, lebih cepat," katanya.

Untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, pihaknya juga siap berkoordinasi dengan satker agar bisa menyusun laporan keuangan yang baik. "Sebab, tidak hanya pengeluaran dan penerimaan saja yang dicatat, tetapi juga direkap. Catatan satker dengan catatan kita harus sama," terangnya.