Pencairan DBH Migas Banyak Kendala

JAKARTA– Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah penghasil migas. Kali ini Provinsi Riau menjadi prioritas pertama untuk dikunjungi. Kunker yag dilakukan Komite IV di 'negeri lancang kuning' itu dimulai pada Selasa (9/3) hingga dua hari ke depan yakni, Kamis, 11 Maret 2010.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Abdul Gafar Usman ketika dihubungi JPNN, Minggu (7/3) mengungkapkan, untuk mengawali kunker nanti pihaknya akan mengadakan Semiloka soal pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) migas tepatnya di Kota Pekanbaru. Menurutnya, semiloka ini diadakan sebagai upaya mendapatkan masukan bagi DPD RI dalam rangka pertimbangan atas RAPBN 2011.  

"Kita akan menaja semiloka nasional bersamaan dengankKunker ke Provinsi Riau terkait pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) migas, karena dari aspirasi masyarakat dan daerah penghasil diketahui  pelaksanaan DBH Migas masih banyak kendala," ujar anggota DPD asal Riau ini.

Ghafar mengatakan, masalah DBH itu terutama dalam implementasi transfer dana tersebut ke daerah. Pemerintah terus berupaya mempercepat, namun faktor dalam mekanisme penghitungannya seperti tersedianya data KKKS mengenai lifting minyak, periode lifting dan penetapan daerah penghasil dari institusi terkait, mempengaruhi ketepatan waktu pencairan migas. Disamping itu juga soal kebijakan yang mengatur transparansi dan tata cara penghitungan komponen pengurang dalam penghitungan bagian daerah dari DBH migas.