Pencairan Kenaikan Gaji PNS Tunggu Keppres
Selasa, 13 Januari 2009 – 20:04 WIB
JAKARTA — Departemen Keuangan (Depkeu) tengah menanti turunnya Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk penetapan kenaikan gaji PNS 2009. Besaran kenaikan gaji PNS yang tertera dalam UU APBN 2009 sebesar 15 persen itu diharapkan bisa secepatnya dicairkan.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk pembayaran kenaikan gaji PNS harus menunggu Kepres dulu yang menetapkan tentang kenaikannya. Setelah Kepres turun, Menkeu menerbitkan SK yang kemudian oleh Ditjen Perbendaharaan mengeluarkan surat edaran kesemua Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) untuk melaksanakan pembayaran,” kata Kepala Biro Humas Depkeu Harry Suratin.
Baca Juga:
Sementara itu sumber di Depkeu menyebutkan, kemungkinan besar Kepres tersebut akan diturunkan sebelum Pemilu berlangsung. Diperkirakan Februari-Maret, PNS bisa menikmati kenaikan gaji 15 persen plus rapel terhitung Januari.
Seperti diketahui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengatakan pemerintah akan menaikkan gaji PNS mulai Januari 2009 dengan besaran kenaikan sekitar 15 persen. Kenaikan anggaran tersebut antara lain, untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata 15 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, serta perbaikan sistem pembayaran pensiun. Selama empat tahun masa pemerintahan ini, pendapatan PNS golongan terendah telah ditingkatkan 2,5 kali dari Rp 674,0 ribu per bulan pada tahun 2004 menjadi Rp1,721 juta pada tahun 2009. (esy/jpnn)
JAKARTA — Departemen Keuangan (Depkeu) tengah menanti turunnya Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk penetapan kenaikan gaji
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak