Pencalegan 10 Menteri Digugat ke MK

Alasannya sangat sederhana, karena seorang menteri memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar, terutama terkait pengelolaan anggaran di kementerian tersebut. “Jadi kita minta MK menguji pasal tersebut. Karena sangat aneh, masa menteri justru tidak disyaratkan mengundurkan diri? Padahal derajat kekuasaannya lebih tinggi dari pejabat yang diatur dalam pasal tersebut. Selain itu ruang lingkup kekuasaan menteri juga jauh lebih luas. Kami khawatir jabatan dimanfaatkan sehingga terjadi penyelewengan anggaran, kebijakan, dan program yang ada di kementerian tersebut,” katanya.

Menurut Habiburokhman, setidaknya terdapat 10 nama menteri yang terdaftar sebagai Bacaleg partai politik peserta Pemilu 2014. “Untuk itu kami minta MK menafsirkan secara bersyarat, atau ditafsirkan ulang bunyi pasal dalam UU Pemilu tersebut, dengan menambahkan syarat menteri juga harus mundur. Kami minta dinyatakan inkonstitusional bersyarat,” Habiburokhman.

Di tempat yang sama, pemohon Arief Poyuono menyatakan dirinya telah mengajukan surat mengundurkan diri sebagai karyawan BUMN. Hal ini dilakukan semata-mata karena dirinya taat undang-undang. Ia diketahui menjadi salah seorang Bacaleg dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat.(gir/jpnn)