Pencalonan JK Jangan Ganggu Pemerintahan
Sabtu, 21 Februari 2009 – 20:49 WIB

Pencalonan JK Jangan Ganggu Pemerintahan
JAKARTA -Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Meutia Hatta, mengatakan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mempunyai hak sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai presiden dalam Pemilu 2009. "Saya kira semua punya hak yang sama. Jadi menurut saya, sah-sah saja," katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (21/2)
Ia menambahkan, semua pihak sebaiknya menghormati dan menghargai keputusan Partai Golongan Karya (Golkar) untuk mengusung Jusuf Kalla sebagai calon presiden pada pilpres 2009.Hanya saja, tambah Meutia, keputusan untuk mencalonkan Wapres Jusuf Kalla itu jangan sampai mengganggu kebersamaannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tetap melanjutkan pemerintahan hingga selesai pada Oktober 2009.
Baca Juga:
"Hal itu sangat tergantung pada kekuatan karakter masing-masing untuk dapat tetap bersama hingga selesai masa jabatannya. SBY-JK kan telah berkomitmen untuk tetap bersama hingga Oktober 2009," katanya.Kesinambungan pemerintahan SBY-JK sangat penting untuk menjaga stabilitas pembangunan yang telah berjalan sampai saat ini."Jadi, kami berharap kinerja pemerintahan tetap berjalan seperti biasa, begitu dengan para anggota Kabinet Indonesia Bersatu," tuturnya.(aj/JPNN)
JAKARTA -Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Meutia Hatta, mengatakan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mempunyai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- 6 Taman di Jakarta Siap Dioperasikan Selama 24 Jam, Berikut Lokasinya
- Iwakum Kecam Dugaan Intimidasi Wartawan oleh Ajudan Panglima TNI
- KPK Periksa Edwar Darwis terkait Kasus Korupsi Rujab DPR
- Ke Magelang, Prabowo Akan Pimpin Parade Senja di Retret Kepala Daerah
- Kementan Bersama NCA dan UGM Menggelar Konsultasi Bekerja di Pertanian Jepang
- Kepala BKN: PNS & PPPK Aset Negara, Harus Dilindungi, Ditingkatkan Kesejahteraannya