Pencalonan Setya Novanto sebagai Ketua DPR Dipertanyakan

jpnn.com - JAKARTA - Bursa pencalonan Ketua DPR RI masih menjadi sorotan publik dengan munculnya beberapa nama yang dianggap kontroversial. Salah satunya adalah nama Politikus Golkar Setya Novanto. Koordinator Maklumat Formasi 2014, Bramuda mengatakan, rencana pencalonan Setya Novanto harus dievaluasi.
Alasannya, beberapa pihak menyebut bahwa Bendahara Umum Partai Golkar terlibat beberapa dugaan kasus korupsi. Misalnya seperti yang kerap dikoarkan Muhammad Nazaruddin. Dalam beberapa kesempatan Nazaruddin menyebut bahwa Setya terlibat dalam kasus pengadaan e-KTP dengan nilai proyek Rp 2,5 triliun di Kementerian Dalam Negeri.
"Bahkan Setya Novanto diduga kuat sebagai ikut korupsi sejak jaman Orde Baru," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima wartawan Senin, (22/9).
Namun, keterlibatan Setya dalam kasus itu belum diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bramuda pun khawatir, sejumlah kasus tersebut malah dipeti eskan. "KPK harusnya serius tangani ini," tegasnya.
Sementara itu, Peneliti ICW Abdullah Dahlan mengaku publik sangat berharap parlemen baru dapat mengubah citra negatif yang selama ini menempel yaitu sebagai tempat yang korup.
Menurut dia, untuk memperbaiki wajah DPR RI, partai politik harus menempatkan kader yang bersih. Termasuk dengan calon pimpinan parlemen yang memiliki integritas. "Calon ketua DPR jangan sampai dibayang-bayangi oleh setumpuk kasus korupsi. Ini penting untuk mengembalikkan wajah baik parlemen," kata Dahlan.
Rekam jejak, kata dia, penting untuk seorang calon pimpinan DPR RI. Itu, lanjutnya, termasuk kriteria utama yang harus diperhitungkan. "Sosok ketua DPR harus bersih," tandas Abdullah. (flo/jpnn)
JAKARTA - Bursa pencalonan Ketua DPR RI masih menjadi sorotan publik dengan munculnya beberapa nama yang dianggap kontroversial. Salah satunya adalah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Data Resmi BKN Jumlah PPPK Paruh Waktu dari Seleksi Tahap 1, Lebih Banyak
- PN Jakbar Tunda Putusan Perkara Gugatan Lahan di Daan Mogot
- Polres Tarakan Diserang Oknum TNI, Kapolda dan Pangdam Langsung Angkat Bicara
- APJATI Antusias Sambut Pembukaan Penempatan PMI Sektor Domestik ke Timur Tengah
- Pemprov DKI Tak Akan Berikan Kompensasi untuk Warga yang Terdampak Bau RDF Rorotan
- Menhut Raja Antoni Memandikan Gajah di Tangkahan, Dukung Ekowisata di Taman Nasional