Pencopotan Dirut Pertamina Diduga Libatkan Mafia Migas
jpnn.com - jpnn.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan pencopotan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Pertamina, kental beraroma politik dengan melibatkan mafia migas. Perusahaan plat merah tersebut diduga hendak dijadikan ATM politik bagi kepentingan pemilihan presiden 2019 mendatang.
Pasalnya, pencopotan dilakukan saat kinerja pertamina begitu luar biasa. Di tengah jatuhnya harga minyak dunia dan banyaknya perusahaan migas dunia merugi, pertamina mampu menghasilkan keuntungan besar.
“Jadi pencopotan ini sangat aneh. Karena itu saya mengingatkan, agar Presiden Joko Widodo jangan masuk dalam jebakan para mafia migas yang mengiming-imingi dana persiapan pilpres 2019, dengan menjadikan pertamina sebagai ATM politik," ujar Poyuono di Jakarta, Selasa (7/2).
Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini mengingatkan demikian, karena jika sampai tergoda, program kedaulatan energi yang ditargetkan Presiden Jokowi selama ini, akan gagal total.
"Untungnya presiden tidak langsung mengangkat dirut baru secara defenitif. Karena di saat-saat akhir, saya dapat kabar presiden memeroleh masukan akan adanya kelompok mafia migas era SBY akan merongrong pertamina dengan meyodorkan calonnya," ucap Poyuono.
Selain itu, Poyuono juga menilai, Yenni Andayani yang diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina saat ini, memiliki track record dan kemampuan yang mumpuni di pertamina.
"Saya imbau agar karyawan pertamina juga harus berani menolak jika ada usaha-usaha penempatan orang orang di jajaran direksi dan komisaris, yang akan mengerogoti Pertamina," pungkas Poyuono.(gir/jpnn)
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan pencopotan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Pertamina, kental beraroma politik
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia