Pencopotan Kapolda Jabar Tak Bisa Karena Desakan Massa
jpnn.com - jpnn.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait desakan massa Front Pembela Islam (FPI), agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, segera mencopot Irjen Pol Anton Charliyan dari jabatan sebagai Kapolda Jawa Barat.
Menurut Tjahjo, setiap instansi tentu punya manajemen dan evaluasi terhadap masing-masing pejabat yang ada.
begitu pula di Kemendagri maupun kepolisian. Karena itu tidak bisa pencopotan seorang pejabat dilakukan karena desakan massa.
"Jadi tak bisa dipaksa oleh pihak ketiga untuk dicopot. Kami juga punya evaluasi terhadap eselon I kami dan sebagainya," ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/1) malam.
Meski begitu, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menilai, desakan FPI merupakan hal yang lumrah.
Karena setiap anggota masyarakat bisa menyampaikan keluhannya terkait pejabat-pejabat yang ada.
"Masyarakat tentunya berhak menyampaikan keluhan, tapi perlu diingat, investigasi dan detail (terkait pencopotan seorang pejabat,red) berada di lembaga-lembaga terkait," ucap Tjahjo.(gir/jpnn)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait desakan massa Front Pembela Islam (FPI), agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian,
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masih Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?
- 5 Berita Terpopuler: 1,7 Juta Honorer dapat NIP PPPK & Paruh Waktu, tetapi Kode R2/L yang Batal Lulus, yang Curang Susah Tidur
- Mendagri Todong 50 Kepala Daerah dengan Formasi PPPK 2024 Terendah, Hasilnya Alhamdulillah