Pencurian Bagasi Masih Terjadi, Kemenhub Ngapain Aja Sih?

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani, meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bersikap tegas menyikapi pencurian bagasi penumpang di bandara. Menurutnya, jaminan keamanan bagasi penumpang harus jadi prioritas utama perbaikan bandara.

"Persoalan keamanan bagasi penumpang menjadi salah satu masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan di bandara. Tentu ini pekerjaan rumah yang harus segera ditemukan solusinya oleh Angkasa Pura maupun pengelola bandara," kata Miryam di Jakarta, Selasa (5/1).

Laporan soal kerusakan bagasi setelah menumpang pesawat bukan hal baru lagi, kejahatan ini semacam sudah terstruktur dan rapi, bahkan tidak jarang penumpang menyadari kehilangan barang bawaannya setelah keluar bandara sehingga susah melakukan klaim terhadap maskapai maupun pihak pengelola bandara.

"Perlu sikap tegas dari kementerian perhubungan guna mencegah hal ini terulang, misalkan dengan memberikan batas toleransi bagi pengelola bandara yang tidak bisa mengatasi masalah ini. Apabila dalam satu bulan kejadian seperti itu sudah melewati batas toleransi maka diberikan sanksi sampai pencabutan ijin pengelolaan bandara," jelasnya.

Sikap tegas menurutnya diperlukan agar pengelola bandara benar-benar ketat mengawasi keamanan bagasi penumpang ini. Selain itu, bisa juga proses perpindahan bagasi dari meja check in ke lambung pesawat dijaga oleh satu orang petugas keamanan bandara. Bila perlu setiap perpindahannya harus melewati pantauan cctv. 

"Dan terpenting setiap penumpang juga perlu memberikan pengamanan lebih terhadap bagasi yang dibawanya, misal dengan dilapisi plastik wrapping atau gembok tambahan," ujar Ketua DPP Hanura itu.

Sebagai bangsa besar dengan budaya sopan santunnya, masalah pencurian atau kerusakan bagasi menurut Miryam sangat memalukan terlebih penumpang pesawat bukan hanya masyarakat domestik tapi mancanegara. Hal sudah sering disampaikannya kepada Menhub, tapi belum juga ada perbaikan.

"Entah dimana mentoknya kok sampai sekarang Kementerian Perhubungan belum mampu mengatasi masalah ini. Perlu ada investigasi khusus masalah ini jangan sampai melibatkan pihak pengelola bandara yang ada di balik sindikat ini," pungkasnya.(fat/jpnn)