Pendaftaran CPNS 43 Instansi Pusat dan 2 Daerah Resmi Ditutup

jpnn.com - JAKARTA -- Pendaftaran CPNS online di 43 instansi pusat dan dua daerah resmi ditutup. Itu berarti pelamar yang sudah sukses mendaftar tinggal menunggu pengumuman seleksi berkas.

Kapan tanggal pengumumannya, menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, tergantung masing-masing instansi.

"Begitu pelamar sudah sukses mendaftar di portal sscn.bkn.go.id dan portal instansi, pelamar sudah berurusan dengan instansi yang dilamar," kata Setiawan, Sabtu (13/9).

Nantinya, dari pengumuman seleksi berkas, setiap pelamar akan diberi kartu perserta ujian computer assisted test (CAT). Jadwal tes CAT-nya juga tergantuang dari kesiapan masing-masing instansi. (esy/jpnn)

Dartar Instansi Pusat yang Ditutup :

1. Kemenko Polhukam
2. Kemenko Perekonomian
3. Kementerian BUMN
4. Kementerian Perumahan Rakyat
5. Kementerian Keuangan
6. Kementerian Sosial
7. Kementerian Kehutanan
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Kementerian Perdagangan
10. Kementerian Setneg
11. Kejaksaan Agung
12. Badan Intelijen Negara
13. Setjen MPR
14. Mahkamah Agung RI
15. Badan Pemeriksa Keuangan
16. Lembaga Sandi Negara
17. LIPI
18. Bappenas
19. Badan Informasi Geospasial
20. Badan Kependudukan dan KB Nasional
21. BPKP
22. Badan Pertanahan Nasional
23. Badan Standardisasi Nasional
24. BMKG
25. Setkab
26. Badan Narkotika Nasional
27. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
28. Setjen DPD
29. Badan Koordinasi Keamanan Laut RI
30. Badar SAR Nasional
31. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
32. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
33. Ombudsman RI
34. Kemenko Kesra
35. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
36. Kementerian Perindustrian
37. Badan Kepegawaian Negara
38. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional
39. BPOM
40. Setjen KPI
41. Setjen Komisi Yudisial
42. Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI
43. Bawaslu

Daerah yang Sudah Ditutup Pendaftaran :

1. Pemkab Musi Rawas
2. Pemprov Kaltara