Pendaftaran PPPK 2024: Formasi yang Dibuka Pemkot Jambi Mengakomodasi Seluruh Honorer
jpnn.com - JAMBI - Pemerintah Kota Jambi membuka pendaftaran PPPK 2024 dalam dua tahapan. Sebanyak 3.295 formasi PPPK 2024 disiapkan Pemkot Jambi. Perinciannya, 422 formasi guru, 87 tenaga kesehatan dan 2.786 tenaga teknis.
Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi (PPI) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi Andika Wahyu di Jambi, Rabu, mengatakan tahap pertama pendaftaran dibuka pada 1 sampai dengan 20 Oktober 2024.
Adapun tahap kedua pendaftaran PPPK 2024 pada 17 sampai dengan 31 November 2024.
Dia menjelaskan untuk tahapan pertama khusus pelamar prioritas, yaitu guru dan diploma empat bidan pendidik tahun 2023, bekas tenaga honorer kategori dua (eks THK-II), dan tenaga non ASN yang terdata di dalam pangkalan data (database) BKN.
Sementara itu, tahap kedua untuk pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah.
Dia memastikan bahwa formasi yang dibuka oleh Pemkot Jambi dapat mengakomodasi seluruh tenaga honorer yang ada.
Pengumuman akhir kelulusan PPPK tahap satu sesuai jadwal pada Desember 2024, sedangkan tahap kedua pada April 2025.
Andika mengingatkan peserta pendaftar PPPK untuk selektif membaca persyaratan tahapan seleksi agar tidak gagal.
Pendaftaran PPPK 2024, Andika memastikan formasi yang dibuka Pemkot Jambi dapat mengakomodasi seluruh honorer yang ada.
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- KepmenPAN-RB 634 Tahun 2024 Senjata Honorer TMS & Belum Melamar, Cermati 11 Ketentuannya
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sampaikan Kabar Baik untuk Guru, Siap-Siap Saja
- Kasus Suap Seleksi PPPK Batu Bara, 5 Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas