Pendaftaran PPPK 2024: Ini Kasus Gawat, Harapan Honorer Terancam Ambyar

jpnn.com - BARITO UTARA – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, ikut membuka pendaftaran PPPK 2024 dan CPNS 2024.

Namun, tahapan seleksi PPPK 2024 dan CPNS 2024 di lingkup Pemkab Barito Utara terancam kacau gegara masalah anggaran.

Pasalnya, hingga saat ini DPRD Barito Utara belum menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD 2024.

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Barito Utara Hj Mery Rukaini mengungkapkan, dampak luas dari boikot pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 oleh 11 anggota, antara lain terkait seleksi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024.

Nasib pelamar CPNS dan para honorer yang berharap bisa ikut seleksi PPPK 2024 terancam ambyar.

"Dampak ini juga mengancam harapan ribuan pendaftar CPNS dan PPPK di Barito Utara. Karena anggaran penerimaan CPNS dan PPPK diboikot 11 anggota dewan. Kemudian program seluruh perangkat daerah juga terganggu, hingga anggaran penting lainnya," kata Mery Rukaini di Muara Teweh, Rabu (9/10).

Mery mengatakan hal itu saat jumpa pers yang dihadiri sejumlah anggota DPRD Barito Utara seusai rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi dalam rangka menanggapi Raperda Perubahan APBD 2024 yang sudah keenam kalinya tidak mencapai kuorum pada Rabu.

Mery menilai, semua program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat Barito Utara, yang sudah termuat di dalam APBD Perubahan 2024 dilakukan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.