Pendanaan LRT Masih di Awang-Awang
jpnn.com, JAKARTA - Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Privatisasi Kementerian BUMN Silvester Budi Agung menjelaskan, pendanaan light rail transit (LRT) Jabodetabek belum disetujui dalam RAPBN 2018.
Proyek kereta ringan Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Depok itu menelan dana Rp 27,5 triliun.
Komisi VI DPR sendiri menolak menyetujui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 3,6 triliun.
“Moga-moga tahun 2018 disetujui komisi VI," jelas Silvester, Minggu (5/11).
Adanya penyertaan PMN cukup penting buat proyek tersebut. Yakni untuk melakukan pembiayaan.
Selain PMN, lima bank disebut-sebut juga tertarik melakukan pembiayaan pinjaman sebesar 70 persen atau sekitar Rp 18-19 trilun.
Investor dari luar negeri dikabarkan juga tertarik bergabung dalam proyek itu.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menjelaskan, secara aturan, proyek LRT Jabodebek tidak ada masalah.
Silvester Budi Agung menjelaskan, pendanaan light rail transit (LRT) Jabodetabek belum disetujui dalam RAPBN 2018.
- Lewat Program Kemitraan Gerai, KAI Logistik Dorong Pertumbuhan Kewirausahaan
- Menjelang Libur Nataru, KAI Divre III Palembang Gelar Tes Narkoba kepada Pegawai
- Dirut KAI Raih 2 Penghargaan di Bidang Pemasaran
- LRT Jabodebek Catat Rekor Penumpang Harian, Capai 2 Juta
- Anggota DPR RI Minta Pemda Sumsel Dorong Masyarakat Gunakan LRT
- Hingga November 2024, KAI Logistik Hadirkan 183 Service Point