Pendanaan Proyek Listrik Terbelit Kasus Merpati

Kontrak Merpati Belum Final

Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN yang juga Komisaris Utama PT Merpati Nusantara Airlines Said Didu mengatakan, kontrak pembelian pesawat yang ditandatangani manajemen Merpati dengan Xian Aircraft belum final. "Kontraknya memang ada, tapi di situ disebutkan bahwa kontrak akan berlaku jika sudah mendapat persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham, Red). Jadi, karena RUPS belum menyetujui, maka itu belum final," ujarnya kemarin.

   

Meski demikian, Said menolak menjawab saat diklarifikasi apakah kasus Merpati tersebut menjadi penyebab mandegnya pendanaan proyek listrik oleh perbankan Tiongkok. "Saya tidak mau (komentar). Itu (domain) pemerintah," katanya.

   

Terkait indikasi manajemen Merpati terlalu berani membuat kontrak pembelian pesawat dalam jumlah besar dan harga tinggi, menurut Said, hal tersebut bukan berarti kesalahan manajemen. "Sebab, dalam perjanjian itu disebutkan secara jelas jika kontrak pembelian akan efektif jika sudah mendapat persetujuan RUPS. Jadi, mereka tidak salah," terangnya.

   

Sebelumnya, saat ditemui di ruang kantornya, Said sempat memperlihatkan draft kontrak pembelian pesawat yang ditandatangani Merpati. Dalam draft dengan tebal sekitar 2,5 cm tersebut, Said menunjukkan klausul yang menyebut bahwa kontrak akan efektif jika mendapat persetujuan RUPS. "Ini, kalimatnya jelas sekali, subject to," ujarnya.