Pendapat Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Masa Jabatan Pimpinan KPK

Saya melihat bahwa banyak pihak yang menjadi pro dan kontra menanggapi Putusan MK tersebut.

Mereka menguji dari berbagai sisi, seperti landasan filosofis, yuridis, hingga ketatanegaraan.

Kita memang harus mengakui bahwa putusan tersebut merupakan hal yang baru, yakni menguji konstitusionalitas sebuah masa jabatan yang diatur dalam UU.

Hal ini tentu belum pernah ada sebelumnya dan merupakan hal baru bagi masyarakat dan akademisi hukum, terutama dalam hal pengujian terhadap sebuah hal yang selama ini dianggap menjadi open legal policy (kebijakan hukum terbuka) dari kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan. Hal-hal seperti usia, lamanya sanksi pidana, atau masa jabatan.

Dari sisi akademis, putusan MK tersebut tentu memiliki banyak makna, terutama dalam menafsirkan teori-teori hukum, keadilan, independensi, persamaan di muka hukum (non-diskriminatif), hingga kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hakim.

Dari Putusan tersebut, terlihat bahwa hal mengenai keadilan, persamaan di muka hukum, dan hingga independensi digunakan sebagai batu uji yang bersumber dari nilai-nilai atau asas yang terkandung dalam Konstitusi.

Selanjutnya, saya dalam hal ini tidak ingin berdebat panjang dalam penggunaan teori atau landasan filosofis dari asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, atau teori persamaan hukum, dan lainnya.

Namun, saya lebih melihat dari sisi kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan masyarakat selanjutnya.