Pendataan Honorer Ilegal Marak
Terjadi di Tegal dan Karawang
Selasa, 23 Maret 2010 – 20:19 WIB

Pendataan Honorer Ilegal Marak
JAKARTA- Lemahnya pendataan jumlah honorer yang akan diangkat menjadi CPNS, dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan. Modusnya, melakukan penipuan dengan dalih akan memasukkan dalam database honorer yang bakal diangkat menjadi CPNS. Para honorer tersebut dipungut dengan jumlah biaya tertentu. Di Tegal, lanjutnya, pendataan ilegal itu dilakukan oleh forum tenaga honorer yang mengatasnamakan BPS. Data ini kemudian akan diajukan pada kepala BKD setempat.
Kabag Humas Kementerian PAN&RB, FX Dandung Indratno menegaskan bahwa pihaknya sudah menemukan mafia honorer ilegal ini di dua daerah, yaitu Kabupaten Tegal dan Kota Karawang. Para mafia honorer tersebut melakukan laporan pendataan honorer maupun verifikasi untuk masuk database 2005 maupun non APBN/APBD. Bagi honorer yang mau masuk data harus membayar Rp100 ribu. Sedangkan untuk biaya try out dikenakan biaya Rp300 ribu.
Baca Juga:
"Ini sangat merugikan tenaga honorer. Jangankan membayar uang verifikasi maupun try out, untuk biaya harian saja sudah kesulitan. Mereka itu hanya digaji Rp150 ribu per bulan loh," kata Kabag Humas Kementerian PAN&RB FX Dandung Indratno pada JPNN, Selasa (23/3).
Baca Juga:
JAKARTA- Lemahnya pendataan jumlah honorer yang akan diangkat menjadi CPNS, dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan.
BERITA TERKAIT
- Ema Sumarna Dipindahkan ke Rutan Kebonwaru Selama Jalani Proses Sidang
- Ditunjuk Sebagai Kepala Danantara, Sebegini Harta Kekayaan Rosan Roeslani
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB
- Asido Ungkap Peran Advokat dalam Bidang Kepailitan dan PKPU