Pendekatan UKP PIP Sebaiknya Tidak Bersifat Akademis
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang berharap pendekatan yang dilakukan Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Idologi Pancasila (UKP PIP) untuk membumikan Pancasila, tidak terlalu akademis. Namun lewat pendekatan yang dapat dengan mudah diaplikasikan.
“Jadi sebaiknya lewat pendekatan yang dapat dengan mudah dipahami rakyat dengan baik," ujar Teras di Jakarta, Sabtu (17/6).
Selain itu, pendekatan kata Teras, sebaiknya juga tidak bersifat elitis. Artinya, langkah membumikan Pancasila harus dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat. Baik itu petani, nelayan, buruh maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
“Terutama kaum muda, harus diberikan keyakinan bahwa nilai dasar bangsa Indonesia adalah Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Jangan pakai bahasa-bahasa akademis, yang susah dipahami tetapi mudah dicerna oleh masyarakat kita," ucapnya.
Teras kemudian mencontohkan, untuk berbicara tentang Pancasila di Sumatera, sebaiknya yang berbicara adalah orang yang paham dengan kultur Sumatera.
"Misalnya saya orang Dayak, tiba-tiba ke sana, akhirnya pakai bahasa-bahasa yang tidak nyambung. Jadi yang diinginkan, UKP-PIP benar-benar dipahami dan diimplementasikan," tutur Teras.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo diketahui telah membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Idologi Pancasila (UKP PIP). Lembaga tersebut diharapkan dapat membantu presiden membumikan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.
Yudi Latif diangkat sebagai kepala UKP PIP. Sementara di Dewan Pengarah duduk Megawati Soekarnoputri (ketua), Wisnu Bawa Tenaya (sekretaris), Try Sutrisno, M Syafii Maarif, Said Ail Siroj, Moh Mahfud MD, KH Ma’ruf Amin, Andreas A Yewangoe dan Sudhamek.(gir/jpnn)
Mantan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang berharap pendekatan yang dilakukan Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Idologi Pancasila
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Teras Narang: Pemerintah Perlu Mengevaluasi Kebijakan Moratorium DOB
- Soal Tapera, Senator: Perlu Langkah Politik Menunda atau Menghentikan Kebijakan
- Anggota DPD RI dari Kalteng Minta Pemerintah Transparan Soal Program Food Estate
- Teras Narang Sebut RUU Sisdiknas Menjadi Kabar Gembira bagi Guru
- Teras Narang Mendukung Solusi Pemkot Palangka Raya Menghadapi Penghapusan Honorer
- Respons Teras Narang Soal Pemekaran Daerah, Simak