Pendekatan Yurisdiksi Mempercepat Tercapainya SGDs di Papua
jpnn.com, JAKARTA - Untuk mengarusutamakan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat yurisdiksi, diperlukan pendekatan khusus yang memungkinkan dukungan pemerintah pusat dan daerah serta mekanisme untuk mengintegrasikan partisipasi lintas sektor dan lanskap yurisdiksi.
Untuk itu Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) bersama pemangku kebijakan menyelenggarakan serial webinar bertajuk “Implementasi SDGs Melalui Pendekatan Yurisdiksi: Sebuah Contoh dari Tanah Papua” dengan tujuan memahami tantangan termasuk pengkajian IPTEK dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yang mendukung percepatan pembangunan untuk mencapai SDGs di Papua.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan agenda 2030 di mana kesepakatan antara pemimpin dunia, termasuk Indonesia untuk melakukan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan (berlaku sejak 2016 hingga 2030).
Webinar yang ditujukan sebagai media komunikasi lintas sektor dengan berbagai kalangan ini dihadiri oleh para pejabat penting, terdiri dari Menko Marves, Wakil Menteri KLHK, Dirjen Bina Kemendagri, Deputi Bappenas serta tokoh akademis dan ormas dari Papua.
Menurut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, implementasi SDGs memerlukan komitmen penuh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal inilah yang akan mendukung ketahanan Indonesia sebagai tuan rumah G20 2022.
“Dalam implementasinya, pendekatan yurisdiksi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: keterlibatan multi-stakeholder; pengelolaan lanskap terpadu; tujuan keberlanjutan bersama; dan transparansi dalam pemantauan dan pelaporan” ujar Dr. Ir. Arifin Rudianto MSc, Deputi Menteri Kelautan dan Sumber Daya Alam Bappenas, dalam paparannya.
Pada sesi kesimpulan, Dr.rer.nat. Henderite L. Ohee, M.Si sebagai salah satu tokoh muda Papua menyampaikan bahwa modal besar wilayah paling timur Indonesia itu adalah kekayaan SDA.
Mengelola sumber daya besar perlu SDM handal yang dapat mengawal perecanaan, implementasi dan pengasawasan SDGs.
Mengelola sumber daya alam besar Papua perlu SDM handal yang dapat mengawal perecanaan, implementasi dan pengasawasan SDGs.
- Suket Dipalsukan Cawagub Papua, Pria ini buat Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo
- Anggaran Gaji 2.300 CPNS-PPPK 2024 Daerah Ini Belum Masuk RAPBD, Waduh!
- Berdemonstrasi di Kedubes AS, Aktivis Tolak Campur Tangan Asing dalam PSN dan Urusan Papua
- Laurenzus Kadepa, Wakil Rakyat Progresif Revolusioner yang Dirindukan Rakyat
- Pos TNI dan Polri Diberondong Peluru KKB, Seorang Warga Sipil Tewas
- Korupsi Berjamaah PON Papua, Ini Tanggapan Komnas HAM dan Himpunan Mahasiswa