Pendidikan Agama Sejak Dini Sangat Penting
jpnn.com, SURABAYA - Ketua tim Kunjungan Kerja Panja RUU Penghapusan Kekerasa Seksual (PKS) Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain mengatakan, pemahaman keagamaan seseorang harus diperkuat untuk mengurangi tingginya tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur.
Alasannya, menurut Abdul Malik, kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satunya penyebabnya ialah salah pergaulan.
"Harus ada cara pencegahan agar hal tersebut tidak terulang lagi dan memakan korban. Pertama regulasi yang diperkuat serta adanya perbaikan jangka panjang yang harus diperhatikan yaitu pendidikan agama,” ungkap Abdul Malik saat berdiskusi dan menyerap aspirasi terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dengan Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, LSM dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Aula Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jumat (20/10/2017).
Abdul Malik menjelaskan, dari data Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi (PPT-KKTPA) Jawa Timur, menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap kasus kekerasan seksual.
Pada tahun 2013 ada 399 kasus, tahun 2014 ada 349 kasus, tahun 2015 ada 625 kasus dan pada tahun 2016 terdapat 426 kasus.
Selain itu, terdapat beberapa jenis kekerasan yang ditemukan antara lain kekerasan fisik, psikis, perkosaan, pencabulan, sodomi, trafficking.
Dari banyaknya kasus tersebut yang paling banyak dialami oleh anak dan perempuan adalah perkosaan dan pencabulan.
Hal ini juga menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi nomor satu yang memiliki kekerasan seksual secara nasional.
Berilah pengertian mengenai adab beragama dalam memandang lawan jenis sehingga anak dapat mengetahui hal-hal yang baik dan buruk.
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah