Pendidikan Dinilai Ampuh untuk Perangi Korupsi di Papua Nugini

Sebuah penelitian menunjukkan, pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan apakah warga negara Papua Nugini (PNG) akan menyadari dan melaporkan tindakan korupsi.

Penelitian, yang melibatkan lebih dari 1.800 wawancara dengan warga di 9 dari 21 provinsi PNG - itu juga menunjukkan bahwa ketidakpercayaan yang tumbuh dalam tubuh lembaga anti-korupsi berarti warga cenderung untuk tetap diam dalam menghadapi korupsi.

Peneliti bernama Grant Walton dari Universitas Nasional Australia (ANU), mengatakan, upaya terbaru pemerintah PNG untuk melemahkan lembaga anti-korupsi di negara ini tampaknya memiliki memiliki konsekuensi luas.

"Semakin berpendidikan warga di sana, semakin besar kemungkinan dan bersedianya mereka melaporkan korupsi," sebutnya.

Peneliti mengatakan, menindak pejabat korup bertumpu pada pendidikan dan inisiatif individu yang terlibat. (Foto: Reuters, Tim Wimborne)

Ia menerangkan, "Apa yang kami temukan adalah bahwa pendidikan formal dan upaya peningkatan kesadaran tentang korupsi benar-benar penting, tapi apa yang juga penting adalah peran negara dalam menangani korupsi."

Papua Nugini baru-baru ini mencabut sejumlah langkah pemberantasan korupsi, termasuk menarik pendanaan komisi anti-korupsi ‘Taskforce Sweep’ dan membatalkan sejumlah kontrak aktivis anti-korupsi.

Peran individu penting untuk memerangi korupsi