Pendidikan Gratis Hanya Jualan, Guru dan Siswa Kompak Demo

Pernyataan sikap dan tuntutan yang telah disepakati MKKS dan KKKS tingkat TK hingga SMA dan SMK tersebut juga menyatakan jika Pemda telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun plus yang akan menelan pembiayaan sekitar Rp 40 miliar. Belum lagi mengenai adanya Perbup Nomor 3 Tahun 2012 tentang pemberian BOPDA untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK diberikan setiap tiga bulan sekali dan untuk jenjang TK dalam bentuk dana stimulan diberikan setiap enam bulan sekali.

Dari pernyataan sikap tersebut, yang paling dipertanyakan oleh semua guru adalah mengenai pernyataan pihak Pemda yang menyatakan telah menyurati pihak DPRD agar memberikan izin prinsip untuk pencairan BOPDA tahun 2012. Namun hal ini malah tidak ditangggapi oleh DPRD Kabupaten Mimika yang justru mempertanyakan surat tersebut.

Melihat berbagai permasalahan yang ada, dalam pernyataan sikap tersebut, semua warga sekolah sepakat jika pendidikan gratis yang dikampanyekan oleh Pemda dinilai ‘hanya sebuah kebohongan publik’. BOPDA tahun 2012, juga menurut mereka, sama dengan BOSDA tahun 2011 yang akan menjadi sebuah kebijakan, dan bukan kewajiban Pemda untuk membantu masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Pihak eksekutif dan legislatif, juga dikatakan, sedang ‘bermain-main’ dengan pembiayaan pendidikan di Kabupaten Mimika yang telah mengakibatkan semua satuan pendidikan menderita karena kesulitan biaya operasional.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka semua warga sekolah menuntut agar dalam waktu satu minggu kedepan Pemda dan DPRD segera mencabut Perbup Nomor 3 Tahun 2012 tentang BOPDA dan menarik kembali pernyataan tentang pendidikan gratis. Juga menyampaikan secara terbuka lewat media cetak dan lokal kepada semua orang tua murid, bahwa orang tua murid wajib membayar biaya pendidikan anaknya, karena kesadaran orang tua untuk membayar biaya pendidikan anaknya sangat rendah sebab janji-janji Pemda tentang pendidikan gratis.