Pendidikan Harus jadi Agenda Utama Bangsa
Kamis, 25 Juni 2009 – 20:33 WIB
Kekaburan paradigma itu, menurut Sulistiyo, menyebabkan ketidaktepatan sasaran (mismatch) penyelenggaraan pendidikan, terhadap kebutuhan dan persoalan masyarakat. "Gejala umumnya, lulusan satuan pendidikan tidak memiliki kesesuaian kualifikasi dan kesiapan mental spiritual, misalnya nalar dan etos, keterampilan, entrepreneurship, dan leadership," imbuhnya.
Baca Juga:
"Ironisnya, alumni fakultas/jurusan pertanian tidak tertarik bekerja di bidang pertanian, sehingga sektor pertanian merana di negeri agraris ini, dan kita justru mengimpor komoditi pertanian," tegasnya memberi contoh.
Lalu pada ranah struktural, Sulistiyo menilai bahwa kebijakan pendidikan berorientasi kekuasaan atau tidak, mengacu prinsip-prinsip ilmiah keilmuan dan pengetahuan serta kearifan. "Penyelenggaraan pendidikan seringkali didasarkan 'trial and error', ‘hit and run’, dan ‘kick and rush’, sehingga menghasilkan berbagai anomali," kata Sulistiyo.
Kebijakan yang anomali itu sendiri, menurut Sulistiyo, antara lain seperti world class university, research university, badan nasional standar pendidikan, sekolah bertaraf internasional, kurikulum tingkat satuan pendidikan, olimpiade sains, serta ujian nasional atau ujian akhir sekolah berstandar nasional. Yang memprihatinkan, anomali itu mengejawantahkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang menjadi rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).
JAKARTA - Pembaruan pendidikan akan berjalan kurang efektif dan efisien, jika pemerintahan mendatang tidak berkomitmen menjadikan pendidikan sebagai
BERITA TERKAIT
- Syarat Kenaikan Gaji Guru ASN & Honorer, Simak Pernyataan Presiden Prabowo Ini
- Dorong Pengembangan Talenta Digital, Indosat Gelar Seminar di Unsri
- MWA Tetapkan Prof Tatacipta Dirgantara sebagai Rektor ITB Terpilih
- Pupuk Kaltim Dorong Generasi Muda Berikan Solusi Inovatif untuk Ketahanan Pangan
- Inilah Kebijakan Terbaru terkait Guru PPPK, Tinggal Menunggu Surat Resmi
- Bandingkan Sikap Prabowo dan Gibran soal PPDB Zonasi