Pendidikan Harus jadi Agenda Utama Bangsa

Demikian pula halnya dengan birokrasi yang dikelola oleh orang yang tidak memiliki kompentensi, track record, serta pemihakan untuk mengeluarkan kebijakan pendidikan yang lebih berorientasi kekuasaan dan kepentingan lain yang bersemangat korupsi. "Sampai-sampai pengangkatan kepala dinas pendidikan (saja), sangat kental nuansa politik uang," tegasnya pula.

"Di beberapa provinsi, kepala-kepala dinas pendidikan tidak meniti karir di bidang pendidikan. Yang kami anggap tidak memiliki kompetensi di bidang pendidikan, bisa lebih 50 persen," ujar Sulistiyo lagi. "Sayangnya, pengimplementasian berbagai kebijakan pendidikan seringkali terkendala di meja birokrat, tambahnya.

Ketiga, pada ranah operasional, birokratisasi praktek pendidikan, juga dipadang mengacaukan kurikulum dan metodologi pembelajaran, serta mengabaikan kinerja guru-guru. Menurutnya, kurikulum, metodologi dan kinerja yang tidak tersentuh pembaruan itu, menyebabkan praktek pendidikan yang membosankan di kelas-kelas sekolah.

Keempat, pada ranah kultural, masyarakat kita belum menjadi masyarakat pembelajar (learning society). Bersekolah adalah sebatas formalitas untuk mendapatkan gelar dan sertifikat sebagai status, sekaligus syarat memperoleh pekerjaan. "Masyarakat kita sekarang terserang 'diploma diseases'," ungkapnya.