Pendidikan Rendah, Banyak Anggota DPR yang Bandel

jpnn.com - CIANJUR - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Agung Budi Santoso mengatakan, ada anggota DPR yang tidak patuh terhadap Standard Operating Procedure (SOP) sebagai anggota dewan.
Menurut Agung, perilaku itu menghambat proses penegakkan wibawa DPR sebagai institusi negara. Contoh yang paling nyata terkait dengan rencana pembangunan kantor DPR baru pada masa keanggotaan DPR periode 2004-2009.
"Paripurna DPR berdasarkan persetujuan semua fraksi di DPR sepakat eksekusi pembangunan kantor DPR dan negara sudah menyediakan anggarannya. Tapi di luar paripurna DPR, keputusan itu malah ditentang oleh oknum-oknum anggota fraksi-fraksi hingga rencana tersebut batal," kata Agung Budi Santoso, kepada wartawan, di Cianjur-Jawa Barat, Sabtu (28/3).
Anehnya, sambung politisi Partai Golkar kubu Agung Laksono itu, oknum anggota DPR yang mengeksploitasi hal tersebut untuk pencitraan pribadi tidak ditegur pimpinan fraksi masing-masing.
Demikian juga halnya terhadap kepatuhan sebagian anggota DPR terhadap hal-hal kecil. Di antaranya ialah penggunaan PIN anggota Dewan. Menurut Agung, hal ini juga diabaikan.
"Padahal soal penggunaan PIN anggota DPR diatur dalam tata tertib DPR. Itupun terang-terangan dilanggar dengan alasan yang tidak jelas," tegasnya.
Jika dipilah, para anggota DPR yang melanggar hal-hal kecil tersebut hanya mengantongi pendidikan yang sangat standar.
"Sepertinya, harus ada peningkatan standar pendidikan calon anggota DPR dari minimal SLTA menjadi sarjana. Sebab, kapasitas individu anggota dewan sangat menentukan kinerja,” tegasnya. (fas/jpnn)
CIANJUR - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Agung Budi Santoso mengatakan, ada anggota DPR yang tidak patuh terhadap Standard Operating
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pelaku Industri Usulkan Kenaikan Royalti Minerba Ditunda Demi Jaga Hilirisasi
- Agustina Sukses Bawa Semarang jadi Kota Pionir Inklusi Sosial
- Wujudkan Semarang Inklusif, Agustina-Iswar Mulai Bangun 'Rumah Inspirasi'
- Dinilai Memicu Segudang Masalah, PSN Merauke Tuai Kritik Keras
- TPP PPPK Naik 50 Persen Setara PNS, Tahun Ini Cair, Alhamdulillah
- HNW Sebut Indonesia Layak jadi Pioner Negara OKI Hadirkan Regulasi Anti-Islamophobia