Pendidikan Vokasi Harus Terhubung dengan Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan industri agar tenaga kerja dari vokasi bisa terserap maksimal.

“Persoalan ada di koordinasi. Semua asyik jalan sendiri karena kalau bikin sekolah dianggap sudah berhasil. Misalnya, zaman Presiden SBY, membangun banyak SMK tetapi tidak ada upaya mengintegrasikannya dengan arah perkembangan kebijakan industry sehingga output sekolah vokasi, tidak sejalan dengan kebutuhan industri,” kata Piter, Senin (31/10/2022).

Vokasi atau sekolah kejuruan yang terdapat pada jenjang pendidikan atas maupun tinggi, sudah cukup beragam dan berkualitas.

Namun, karena dibiarkan ‘jalan sendiri’, maka daya serap tenaga kerjanya kurang. Ada ledakan suplai (tenaga kerja) tidak dibantu pertumbuhan terciptanya lapangan kerja.

“Ini menyebabkan pengangguran terbesar di Perguruan Tinggi dan SMK,” kata Piter.

Lebih lanjut, Piter menambahkan pemerintah perlu mencari solusi kurang terserapnya angkatan kerja vokasi ke dunia kerja atau industri.

“Dicari tahu menurut industri apa yang kurang, apa yang menyebabkan lulusan vokasi tidak banyak terserap, apakah jumlah kebanyakan atau kualitasnya. Dicari solusinya, kalau jumlah yang kurang namun kualitas bagus, artinya lapangan kerja kurang, kemudian bagaimana mendorong industri tumbuh,” kata Piter.

Insentif Super Tax Deduction yang merupakan potongan pajak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan vokasi seperti pemagangan, praktik kerja industri (prakerin) atau PKL, guru industri, juga diapresiasi oleh Piter. Hanya saja kembali ke permasalahan awal, bagaimana memperkecil gap antara jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan.