Pendiri President University Usul Ada 34 Menteri Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri President University Setyono Djuandi Darmono menyarankan agar dalam kabinet Jokowi - Ma'ruf mendatang, tidak ada lagi menteri pendidikan. Menteri pendidikan tidak layak berada di pusat tapi sebaiknya ada di setiap provinsi, di bawah kendali gubernur.

"Kalau Pak Jokowi ditetapkan sebagai presiden dan akan membentuk kabinet baru, langkah pertama sebaiknya menghapus menteri pendidikan. Yang dipertahankan menteri kebudayaan karena harus dikendalikan pusat," kata SD Darmono dalam diskusi mengenai “Pandangan dan Masukan Tentang Pemindahan Ibu Kota Ditinjau Dari Aspek Ekonomi, Sosial, Politik, dan Lingkungan” yang dibesut Senat Mahasiswa President University di Jakarta, Rabu (15/5).

Bos Jababeka grup ini menilai, urusan pendidikan tidak akan pernah maju selama dikendalikan pusat.

Mestinya, urusan pendidikan diserahkan tanggung jawab kepada gubernur. Nantinya gubernur akan menunjuk menteri pendidikan. Karena ada 34 provinsi, maka ada 34 menteri pendidikan.

BACA JUGA: Ibu Kota Negara Lebih Pas Dipindah ke Yogyakarta

"Jadi nanti ada 34 menteri pendidikan di daerah. Dengan demikian masing-masing daerah akan terpacu untuk maju. Tidak seperti sekarang, mendikbud di pusat. Dia enggak tahu kebutuhan daerah seperti apa," terang Darmono.

Dia menegaskan, posisi menteri pendidikan jangan di bawah presiden. Nantinya posisinya di masing-masing provinsi dan akan mengelola pendidikan layaknya perusahaan. Yang tidak berkualitas pasti akan ditinggalkan dan kolaps. Sebaliknya yang berkualitas akan dicari.

"Mengelola pendidikan itu harus menggunakan manajemen perusahaan. Pemerintah cukup memberikan bantuan untuk pendidikan PAUD sampai menengah. Perguruan tinggi dikelola layaknya perusahaan dan jangan dibantu agar terpacu untuk maju," tegasnya.