Penduduk Tiongkok Bakal Dipermudah Punya Keturunan

Penduduk Tiongkok Bakal Dipermudah Punya Keturunan
PM Li Keqiang. Foto: indonesian.cri.cn

Kebijakan dua anak yang diberlakukan sejak 2013 tidak mendapatkan respons positif dari masyarakat. Terlebih ada syarat khusus untuk memiliki dua anak itu. Yaitu, orang tua masing-masing pasangan harus sama-sama anak tunggal. Akhirnya, tidak ada penambahan signifikan pada angka kelahiran bayi setelah aturan baru tersebut diberlakukan. 

Karena itulah, kebijakan dua anak untuk pasangan tertentu tersebut kini ditinjau ulang secara menyeluruh. "Seluruh pro dan kontra kami pertimbangkan," tandas PM Li.

Sepanjang 2014 lalu, setelah kelonggaran kebijakan dua anak diterapkan, ternyata hanya ada tambahan 470 ribu kelahiran baru. Jumlah itu hanya sepertiga dari sepersepuluh penduduk yang lolos syarat untuk menambah anak. Pemerintah Tiongkok menargetkan bahwa tahun ini akan ada peningkatan jumlah bayi yang baru lahir.

Kebijakan satu anak yang diterapkan pemerintah Tiongkok memang sukses menekan angka kelahiran dan meroketkan perekonomian mereka. Namun, di sisi lain, efek negatifnya juga banyak. Orang tua yang hanya berkesempatan memiliki seorang anak cenderung memilih anak laki-laki. 

Berbagai usaha mereka lakukan agar anak yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki. Karena itu, jumlah laki-laki jauh lebih banyak daripada perempuan. Sebagai contoh, tahun lalu, untuk setiap 116 kelahiran bayi laki-laki, hanya ada seratus kelahiran bayi perempuan. Imbasnya, terjadi ketidakseimbangan dalam rasio. 

Bukan hanya itu, pria-pria pun jadi sulit mencari istri sehingga harus membeli istri dari negara-negara tetangga secara ilegal. Para pria tersebut bukannya tidak ingin menikah dengan orang Tiongkok. Namun, karena jumlah penduduk muda yang perempuan sedikit, orang tua sang gadis kebanyakan kerap jual mahal. Mereka meminta uang mahar yang luar biasa besar. (AFP/Xinhua/sha/c20/tia/adk/jpnn)


BEIJING - Selama ini Tiongkok dikenal sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia. Berdasarkan hal tersebut, sejak 1970-an, pemerintah Tiongkok


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News