Pendukung PKPI Haris Balik Badan, Hendropriyono Panen Dukungan

jpnn.com - JAKARTA - Posisi AM Hendropriyono dalam sengketa kepengurusan internal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) semakin di atas angin. Kini, kubu pesaingnya telah berbalik mendukungnya.

Ada 21 dewan pengurus provinsi (DPP) PKPI kubu Haris Sudarno yang balik badan. Mereka mencabut mandat dari Haris, untuk selanjutnya menyerahkannya ke Hendropriyono.

PKPI memang terbagi dalam dua kubu. PKPI pimpinan Haris Suharno atau yang juga dikenal dengan Kubu Cut Meutia merupakan hasil kongres luar biasa (KLB) di Hotel Grand Cempaka pada akhir Agustus silam. KLB itu mengantar Haris sebagai ketua umum dan Samuel Samson sebagai sekretaris jenderalnya.

Sedangkan di kubu lain ada PKPI pimpinan Hendropriyono. PKPI kubu Hendro merupakan hasil kongres di Hotel Millenium juga pada penghujung Agustus lalu.

Namun, para pengurus DPP PKPI kubu Haris justru berbalik mendukung Hendropriyono untuk memimpin partai yang didirikan Try Sutrisno dan mendiang Edi Sudrajat itu. Sedangkan 21 pengurus DPP PKPI yang mencabut mandat dari Haris dan menyerahkannya ke Hendro adalah Jawa Barat, Lampung, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Sulawesi Tenggara, Papua, Sulawesi Barat, Maluku Utara, NTB, Bangka Belitung, Jambi, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Kaltim, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Bengkulu dan Jawa Tengah.

Dalam surat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris 21 pengurus DPP PKPI itu, Hendropriyono diminta untuk menyatukan seluruh elemen yang ada di partai berlambang Garuda Merah Putih tersebut. "Kami meminta Pak AM Hendropriyono untuk menyatukan seluruh element partai, agar bisa islah, bisa ikut pemilu, berjuang untuk rakyat," kata Ketua DPP PKPI Provinsi Sulawesi Utara, Ronald H Pauner, dalam keterangannya Kamis (20/10) malam.

Ronald juga meyakini  Haris Sudarno akan legowo dengan pencabutan mandat itu. Alasannya, kata Ronald menambahkan, Haris sudah pernah menyatakan tidak akan ngotot menjadi ketua umum PKPI.

Jika kepengurusan Haris memang tidak didukung kepengurusan di tingkat provinsi, maka pensiunan mayor jenderal itu pun akan legowo. “Nah, kini sebagian besar DPP sudah tidak lagi memberikan mandat, tentu beliau akan menerima," tegas Ronald.