Penegakan Hukum Harus Cepat, Akuntabel dan Transparan

“Aparat penegak hukum di lingkungan TNI harus sinergi dan memahami betul tugas dan tanggung jawab serta memperhatikan aspek kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer,” ujarnya.
Menurut Marsekal Hadi, peran Perwira Hukum sangat penting sehingga harus mengerti dan paham tentang operasi TNI.
“Penerapan dan antisipasi aturan hukum yang tepat dalam operasi TNI, tidak saja menjadikan pasal-pasal hukum sebagai perisai, tetapi sekaligus sebagai peluru atau pedang untuk mengalahkan lawan yang membahayakan keamanan nasional,” tegasnya.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menekankan kepada seluruh komuniti Perwira Hukum TNI agar meningkatkan kemampuan, kapasitas dan perluas wawasan.
“Jadilah Perwira TNI yang mumpuni, sehingga mampu berbicara di forum-forum TNI, forum nasional, dan bahkan internasional,” pungkasnya seperti siaran pers Plh. Kabidpenum Puspen TNI, Letkol Inf Drs. Abidin Tobba.(fri/jpnn)
Dalam rangka mendukung tugas pokok TNI serta untuk mewujudkan jati diri TNI yang profesional, maka penegakan hukum harus dilaksanakan secara cepat, akuntabel dan transparan.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Jaksa KPK Tegaskan Perkara Hasto Murni Penegakan Hukum
- Ibas Memuji Peran TNI, Ahli Gizi hingga Masyarakat di Program Makan Bergizi Gratis
- Panglima TNI Serahkan Paket Sembako Kepada Prajuritnya Menjelang Idulfitri 1446 H
- RUU TNI Disetujui DPR, Ini Isi Pasal 3, 7, 47, dan 53
- Dorong Semangat Baru di Tubuh TNI, 6 Jabatan Strategis Diserahterimakan
- Imparsial: Peradilan Militer Cenderung Menjadi Sarang Impunitas Bagi Prajurit TNI