Penegakan Netralitas ASN Penting Tanpa Pandang Bulu Demi Efek Jera
Selasa, 12 November 2024 – 19:24 WIB

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN dan Kepala Desa/Perangkat Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (10/11/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri).
Dia mengatakan Kemendagri dapat memberikan sanksi hukum terkait dengan pelanggaran netralitas oleh ASN di lingkungan pemerintahan daerah.
"Mekanismenya jelas, Bawaslu menindaklanjuti, kemudian Kemendagri akan proses sesuai dengan kewenangan," kata dia.
Wamendagri melanjutkan tingkatan sanksi bisa diberlakukan mulai dari peringatan teguran, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tetap apabila memenuhi pembuktian. (Antara/jpnn)
Penegakan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2024 penting tanpa pandang bulu untuk menimbulkan efek jera.
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang
BERITA TERKAIT
- Buntut Masalah Lucky Hakim, Wamendagri Kembali Tegaskan Kewajiban Kepala Daerah
- Lucky Hakim Menghadap Wamendagri Seusai 2 Jam Diperiksa di Inspektorat
- Soal Mobil Dinas Dipakai Mudik, Wamendagri Singgung Potensi Kerugian Negara
- Wamendagri Jelaskan Tiga Kebijakan Pempus Setelah Revisi UU Otsus
- Wamendagri Apresiasi Dukungan Megawati pada Retret Kepala Daerah
- Sosok Aspri Wamen Bima Arya Jadi Sorotan, Ternyata…