Penegerian PTS Berbuntut Masalah Gaji dan Status Kepegawaian

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru saja meresmikan penegerian tujuh kampus swasta. Entah kebetulan atau tidak, jumlahnya cocok dengan nomor Partai Demokrat. Upaya penegerian PTS itu ternyata diiringi persoalan baru, yaitu status kepegawaian dosen dan karyawan lainnya.

Ketujuh PTS yang telah dinegerikan itu adalah Universitas Teuku Umar di Aceh; Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah; Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat; Universitas 19 November, Kolaka, Sulawesi Tenggara; Politeknik Negeri Subang, Jawa Barat; Politeknik Negeri Ketapang, Kalimantan Barat; dan Politeknik Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Selama ini proses penegerian PTS menjadi domain dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) untuk status kepegawaiannya. Adakalanya status penegerian secara kelembagaan di Kemendikbud beres. Tetapi urusan kepegawaian di Kemen PAN-RB belum.

Juru bicara Ikatan Lintas Pegawai PTN Baru Fadilah Sabri menjelaskan, penegerian PTS yang umumnya ada di kawasan tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) itu berdampak pada penelantaran dosen dan pegawai.

"Karena tidak dibarengi dengan alih status dari pegawai swasta ke PNS," kata dia di Jakarta kemarin. Fadilah berharap alih status PTS itu sekaligus alih status karyawannya menjadi PNS.

Dia menyebut istilah penelantaran, diantara disebabkan urusan gaji. Ketika PTS sudah diubah menjadi PTN, maka pihak yayasan tidak memiliki lagi kewajiban membayarkan gaji. Sebagai gantinya, gaji karyawan mulai dari dosen hingga tenaga administrasi dibayar melalui APBN.

Tetapi nyatanya selama ini gaji pegawai di PTN baru tidak bersumber dari APBN. "Gajinya dari PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red) dan bantuan dari pemerintah daerah. Kami menuntut kejelasan," paparnya.